Mau pindah alamat?

Mau pindah alamat? Ke mana? Ke luar DKI? Aku akan bagi pengalamanku mengurus kepindahan alamat. Hanya perlu disampaikan terlebih dahulu semacam ‘disclaimer’ bahwa pengalaman ini terjadi dalam periode waktu bulan April sampai Mei 2018, kalau setelah itu ternyata berbeda, bisa jadi sudah ada perubahan lagi dalam prosedurnya. Dan, kejadian ini di kelurahan tempatku tinggal, aku pun belum membandingkan di kelurahan lainnya, apakah sama atau tidak.

Surat Pernyataan (pindah) bermeterai

Pernyataan bermeterai

Pertama urusan yang tadinya sederhana, yaitu minta surat pengantar dari RT & RW, rupanya sekarang urutannya harus ke Kelurahan dulu. Kenapa? Karena surat pengantar saja tidak cukup, harus pakai Surat Pernyataan yang formulirnya tersedia di Kelurahan, tidak ada di RT & RW. Surat Pernyataan harus diisi dan ditandatangani oleh warga yang mau pindah di atas meterai Rp 6.000. Surat Pernyataan ini juga harus ditandatangani Kepala Keluarga sebagai pihak Yang Mengetahui dan oleh RT/RW juga.

Formulir Surat Pernyataan (pindah) diambil di Kelurahan

Jadi, daripada 2 kali bolak-balik ke RT/RW, lebih baik ambil formulirnya dulu di Kelurahan, isi dengan lengkap, barulah ke RT/RW sekalian minta pengantar. Waktu aku mengurus ini, RT/RW pun tidak tahu adanya keharusan membuat Surat Pernyataan, alhasil formulir (blanko) aku fotocopy 2 lembar dan kubagikan ke Pak RT dan Pak RW. Gunanya supaya kalau ada warga yang mau pindah, sekalian diminta melengkapi Surat Pernyataan terlebih dahulu. Kalaupun harus kembali ke rumah untuk beli meterai dan untuk meminta tanda tangan Kepala Keluarga, setidaknya tidak perlu ambil di Kelurahan yang jaraknya lebih jauh.

Setelah Surat Pengantar dan Surat Pernyataan beres, tentu disertai lampiran fotocopy dan asli KTP serta KK (baca: Kartu Keluarga, bukan Kartu Kredit),  baru ke Kelurahan untuk diproses. Karena di (tiap) kelurahan sekarang tersedia PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), warga memang jauh dipermudah. Lagi pula: Gratis! Surat diproses sekitar 2-3 hari, setelah itu kita akan menerima 3 macam surat yang berupa print out dari komputer.

Pertama, Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi yang sudah ditandatangani oleh Lurah dan distempel. Isinya menerangkan ada penduduk WNI yang akan pindah dengan data NIK, Nama, Nomor KK, Nama Kepala Keluarga, Alamat Sekarang, Alamat Tujuan Pindah, dan Jumlah Keluarga yang  Pindah.

Surat Keterangan Pindah WNI berkop Sudin Dukcapil produksi Kelurahan

Dokumen kedua dan ketiga yang menarik. Dokumen kedua adalah Surat Keterangan Pindah WNI – Antar Provinsi yang intinya berisi Data Daerah Asal dan Data Kepindahan. Di bagian bawahnya tercantum NIK, Nama, Tgl. Lahir, dan Hubungan Keluarga si warga yang akan pindah atau Pemohon. Surat Keterangan ini hanya berlaku 30 hari sejak diterbitkan. Dokumen kedua ini harus ditandatangani oleh Pemohon. Dokumen ketiga adalah Biodata Penduduk WNI yang berisi data lengkap Pemohon dan harus ditandatangani oleh Pemohon juga.

Biodata Penduduk WNI produksi Kelurahan, tinggal tanda tangan Pejabat Sudin Dukcapil

Duplikasi

Menariknya adalah dokumen kedua diprint di kertas kop Sudin Dukcapil (Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan di pojok kanan bawahnya sudah tersedia kolom tempat tanda tangan Kepala Sudin Dukcapil yang didelegasikan kepada Kasie Pendaftaran Penduduk. Dokumen ketiga Biodata juga begitu, sudah tersedia kolom tanda tangan Kasie Pendaftaran Penduduk. Dalam benakku, semua sudah beres di Kelurahan, tinggal ke Sudin Dukcapil untuk menyerahkan semua dokumen, tokh pejabat di Sudin tinggal tanda tangan di tempat yang sudah disediakan.

Formulir isian Biodata di Sudin Dukcapil, harus bermeterai.

Namun apa lacur, begitu sampai di kantor Sudin Dukcapil, sewaktu akan mengambil nomor antrian, aku langsung disodori lagi formulir yang judul dan kolom-kolom isiannya sama persis dengan print out Kelurahan dokumen ketiga Biodata.

Formulir Permohonan Pelayanan Kependudukan

Sewaktu aku menghadap Petugas menunjukkan bahwa aku membawa dokumen dari Kelurahan yang isinya sama dan tinggal ditandatangani, Petugas tetap pada SOP (Standard Operating Procedure)-nya, formulir harus diisi dulu dan ditandatngani di atas meterai oleh Pemohon. Ada 2 formulir yang harus diisi, yang satu lagi adalah formulir Permohonan Pelayanan Kependudukan.

Pemohon sudah mukim resmi di luar DKI

Bagi aku yang bukan Pemohon, melainkan hanya membantu mengurus kepindahan anggota keluarga, tentu formulir dari Sudin ini menyebabkan untuk ketiga kalinya harus mengirimkan dokumen tersebut ke si Pemohon. Kenapa? Ini pun tidak kalah menariknya.

Si Pemohon sebetulnya sudah belasan tahun pindah ke luar DKI. Diakui memang belum pernah mengurus kepindahannya secara resmi, tetapi di kota tujuan tempat mukimnya sekarang, yang bersangkutan sudah memiliki KTP-el dan KK. Sudah tentu punya NIK. Sementara itu, meski belum pernah membuat KTP-el di DKI, tapi NIK DKI-nya masih ada, namanya masih tercantum dalam KK orang tuanya. Dalam Pilkada dan Pemilu masih selalu mendapat Surat Panggilan untuk mencoblos.

Surat Pernyataan (pindah) sebagai dokumen pertama yang dikirimkan ke Pemohon yang sudah mukim di luar DKI, untuk ditandatangani dan dikembalikan. Lalu, dokumen Surat Keterangan Pindah WNI dan Biodata Penduduk dari Kelurahan, dikirim dan dikembalikan. Terakhir formulir Biodata dari Sudin Dukcapil harus dikirimkan dan dikembalikan lagi. Saat tulisan ini dibuat, statusnya masih sampai pengiriman ketiga dan dokumen belum balik lagi ke Jakarta. Aku masih belum tahu kewajiban selanjutnya setelah datang lagi nanti ke Sudin membawa formulir isian tersebut.

Bagaimana sebaiknya?

Masih lemahnya birokrasi kita karena unit kerja pada level yang lebih tinggi tidak memberi informasi dan bahan yang cukup bagi unit kerja pada level di bawahnya. Dari pengalaman ini terlihat jelas bahwa masing-masing unit kerja memiliki aturan dan syarat sendiri untuk satu urusan yang sama yang menuntut diproses dari bawah ke atas, tanpa saling-memberitahukan.

Kelurahan tidak mengingformasikan ke RT & RW bahwa sekarang Surat Pengantar RT/RW tidaklah cukup, harus ada Surat Pernyataan (pindah) bermeterai. Begitu juga Sudin Dukcapil tidak memberitahukan ke Kelurahan bahwa Surat Pengantar Pindah dari Kelurahan tidak cukup, harus ada formulir Biodata lagi yang bermeterai.

Jadi menurutku, kalau kita mau mengurus sesuatu yang berjenjang seperti ini, sebaiknya kita datangi saja dulu muaranya. Dalam kasus pindah alamat ini, muaranya di Sudin Dukcapil, datangi dan tanya selengkap mungkin di sana apa saja syaratnya termasuk dokumen apa yang masih harus dilengkapi di Sudin Dukcapil. Setelah itu baru ke level di bawahnya yaitu Kelurahan, tanya juga apakah ada formulir khusus untuk pindah alamat, baru terakhir ke RT & RW. Selamat pindah. (wp)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: